Pakar Teknik Sipil UIKA Bogor Ungkap Empat Akar Masalah Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur
BEKASI — Insiden kecelakaan kereta api di kawasan Stasiun Bekasi Timur kembali menyoroti pentingnya evaluasi sistem transportasi rel secara komprehensif. Pakar Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Dr. Muhammad Nanang Prayudyanto, Ir., M.Sc., menyebutkan bahwa insiden tersebut merupakan akibat dari kombinasi kelemahan pada infrastruktur, operasional, dan manajemen keselamatan perlintasan.
Dalam analisis teknisnya, Dr. Nanang menjabarkan empat faktor utama yang memicu tingginya potensi kecelakaan di kawasan tersebut:
1. Kapasitas Infrastruktur Jalur Rel yang Belum Memadai
Segmen Bekasi Timur saat ini masih mengandalkan konfigurasi jalur ganda terbatas (double track). Menurut Dr. Nanang, kondisi geometrik ini tidak lagi relevan untuk menampung padatnya lalu lintas operasional, khususnya pada koridor Manggarai?Cikarang yang secara perencanaan idealnya telah mengimplementasikan sistem Double-Double Track (DDT).
Tidak adanya jalur khusus (dedicated track) untuk memisahkan layanan commuter line dan kereta jarak jauh memicu konflik pergerakan antar kereta (mixed traffic), membatasi headway, dan memicu risiko keterlambatan penanganan apabila terjadi gangguan di lintasan.
2. Sistem Keselamatan Perlintasan Sebidang yang Lemah
Faktor kritis kedua adalah minimnya sistem pengendalian pada perlintasan sebidang di akses masuk kawasan Bekasi Timur. "Perlintasan tersebut belum dilengkapi dengan fasilitas vital seperti palang pintu otomatis (automatic level crossing gate), sistem peringatan dini (early warning system), maupun sensor pendeteksi rintangan," jelas Dr. Nanang.
Tanpa adanya mekanisme pencegahan yang sesuai standar regulasi perkeretaapian, probabilitas kendaraan menerobos masuk ke area rel menjadi sangat tinggi.
3. Keterlambatan Respons Komunikasi Operasional (Signaling Delay)
Dari aspek operasional, analisis tersebut menemukan indikasi adanya keterlambatan penerimaan informasi oleh masinis—seperti pada kasus KA Argo—terkait hambatan di lintasan.
Kondisi ini mengindikasikan kurang optimalnya sistem komunikasi real-time serta integrasi antara persinyalan dan sistem deteksi insiden. Potensi delay pada mekanisme keamanan darurat (fail-safe mechanism) ini sangat fatal, karena secara langsung memangkas waktu reaksi (reaction time) krusial yang dibutuhkan masinis untuk melakukan pengereman darurat.
4. Absennya Prosedur Penanganan Darurat di Lokasi
Ketiadaan prosedur taktis saat kondisi darurat, seperti evakuasi kendaraan mogok di atas rel, menjadi celah keselamatan terakhir. Dr. Nanang menyoroti bahwa lokasi perlintasan tidak menyediakan jalur evakuasi khusus (emergency escape area).
Selain itu, tidak tersedianya hotline darurat yang terhubung langsung ke Pengendali Perjalanan Kereta Api (PPKA) dan nihilnya tim siaga cepat (rapid response unit) membuat hambatan fisik di atas rel tidak dapat segera disingkirkan, sehingga tabrakan pun sulit dihindari.
Melalui pemaparan ini, Dr. Nanang berharap para pemangku kepentingan dan otoritas perkeretaapian dapat segera mengambil langkah mitigasi strategis pada aspek infrastruktur dan tata kelola darurat demi mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
